perumahan nogotirto elok limo

PERATURAN DASAR

RW 35 PERUMAHAN NOGOTIRTO V

DUSUN MLANGI, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN

YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

Bahwa manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial yang hidup dalam pergaulan masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bersama sebagai suatu kepentingan bersama.

Untuk mewujudkan kepentingan bersama tersebut diperlukan peraturan dasar yang tertulis demi jelasnya hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat, sebagai suatu bentuk permufakatan bersama dan didasari secara bersama-sama. Oleh karena itu di wilayah RW 35 Perumahan Nogotirto V dibuat peraturan dasar ini untuk kepentingan bersama.

KESEPAKATAN

BAB I

KELEMBAGAAN

Pasal 1

1. Rukun Wilayah 35 Perumahan Nogotirto V, Dusun Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang berbentuk paguyuban, yang beranggotakan seluruh warga yang bertempat tinggal di Perumahan Nogotirto V, yang terdiri atas 5 (lima) Rukun Tetangga dari 01 sampai dengan 05. Selanjutnya cukup disebut RW 35.

2. RW 35 bertujuan menciptakan peningkatan keimanan beragama, keamanan, ketertiban, kebersamaan, kekeluargaan diantara warganya, serta mewujudkan keindahan, kebersihan dan kenyamanan wilayahnya.

BAB II

PENGURUS

Pasal 2

1. Pengurus RW 35/PKK RW terdiri atas seorang Ketua (bila perlu dibantu oleh seorang Wakil Ketua), Sekretaris, Bendahara dan beberapa Seksi yang diperlukan.

2. Penyusunan Kepengurusan RW 35/PKK RW disesuaikan dengan keperluan saat itu.

3. Ketua RW 35/PKK RW dapat dipilih secara perwakilan atau secara langsung (dengan coblosan) oleh seluruh warga yang bertempat tinggal di wilayah RW 35 Perumahan Nogotirto V, dengan batas usia diatas 17 tahun atau sudah menikah.

4. Pemilihan Ketua RW 35/PKK RW dilaksanakan setelah dilakukan Pemilihan Ketua RT/PKK RT.

5. Penjaringan calon Ketua RW/PKK RW dilakukan di wilayah RT masing-masing.

6. Setiap RT dapat mencalonkan dua orang dengan ketentuan sekurang-kurangnya satu orang dari RT-nya dan satu orang boleh dari RT lain, dengan catatan calon-calon tersebut harus bersedia dicalonkan.

7. Seseorang yang sudah pernah menduduki jabatan Ketua RW/RT/PKK satu periode sebelumnya seyogyanya tidak dipilih kembali, kecuali yang bersangkutan bersedia dicalonkan kembali.

Pasal 3

Pengurus RW berkewajiban mewujudkan tujuan RW 35 dengan berbagai kebijakan yang disetujui warga.

Pasal 4

Pengurus RW berhak membuat Surat Keputusan, Peraturan Tata Tertib, melakukan teguran dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib.

Pasal 5

Setiap peraturan dan tata tertib harus dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan warga.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Pasal 6

Penduduk RW 35 adalah semua orang yang tinggal di wilayah RW 35 paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 7

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan tujuan RW 35.

Pasal 8

Hak, kewajiban, aturan dan tata tertib kependudukan diatur dengan Peraturan dan Tata Tertib Kependudukan RW 35.

BAB IV

LINGKUNGAN PERUMAHAN

Pasal 9

1. Yang disebut jalan utama adalah jalan masuk perumahan dan jalan lingkar perumahan.

2. Jalan utama harus dibebaskan dari portal kecuali pada pintu masuk sebelah utara dan selatan.

3. Seluruh wilayah perumahan tidak boleh dibuat polisi tidur.

4. Seluruh wilayah perumahan tidak boleh dipasang portal berbentuk pintu, kecuali pada pintu keluar perumahan.

5. Bagi warga yang sedang membangun/merenovasi rumah dilarang mengaduk semen diatas con block. Untuk mengaduk semen sebaiknya diberi alas tripleks.

6. Kerusakan con block diselesaikan tiap RT, tetapi apabila kerusakannya besar akan ditangani Pengurus RW.

7. Penerangan jalan merupakan tanggung jawab RT masing-masing.

BAB V

KEAMANAN

Pasal 10

1. Masalah keamanan merupakan masalah bersama, sehingga permasalahan yang timbul karena keamanan dimusyawarahkan seluruh warga.

2. Koordinator petugas keamanan adalah Seksi Keamanan RW, yang mempunyai kewenangan penuh mengatur masalah keamanan RW, termasuk absensi perugas.

3. Besarnya honor petugas keamanan dimusyawarahkan melalui perwakilan RT.

4. Jam kerja petugas kemanana untuk siang hari jam : 08.00 – 16.00, malam hari jam : 23.00 – 05.00. Sebelum pulang petugas mempunyai kewajiban membuka atau menutup portal sebelah selatan. Pos petugas keamanan ada di pintu utara.

5. Pengurus RT mempunyai kewajiban mencatat, mengawasi dan memantau warga yang kost diwilayah RT masing-masing.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 11

1. Keuangan RW 35 berasal dari iuran wajib warga, sumbangan sukarela dan segala kegiatan yang dapat menambah kas keuangan RW 35.

2. Besarnya iuran warga, serta kegiatan yang dapat menambah pendapatkan kas keuangan RW dimusyawarahkan dengan seluruh warga, melalui pertemuan di wilayah RT masing-masing.

Pasal 12

Semua biaya pengeluaran yang timbul dalam kegiatan Kepengurusan RW dibebankan kepada kas Keuangan RW atas dasar musyawarah RW dan perwakilan RT.

Pasal 13

Pengurus RW wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja RW setiap awal tahun dalam surat keputusan.

BAB VII

DANA SOSIAL

Pasal 14

1. Pengurus RW berhak memungut dana sosial dari warga.

2. Dana sosial dimanfaatkan untuk membantu warga yang terkena musibah.

3. Besarnya dana sosial serta peruntukannya diatur dalam peraturan tata tertib dana sosial.

BAB VIII

MUSYAWARAH

Pasal 15

1. Musyawarah warga merupakan kekuasaan tertinggi dalam RW 35.

2. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat atas dasar kebijaksanaan.

3. Musyawarah bertujuan menetapkan peraturan dan tata tertib RW serta memecahkan masalah bersama.

4. Hasil musyawarah dianggap syah, apabila disetujui oleh separo dari peserta musyawarah.

5. Keputusan musyawarah bersifat mengikat seluruh warga RW 35.

BAB IX

PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 16

1. Masa kerja Kepengurusan RW/RT/PKK adalah 3 (tiga) tahun.

2. Pergantian Kepengurusan RW/RT/PKK dilakukan secara musyawarah atau secara pilihan langsung (dengan coblosan).

3. Seluruh biaya yang diperlukan untuk Pemilihan Pengurus RW/PKK RW dibebankan kepada kas Keuangan RW.

Pasal 17

Di dalam wilayah RW 35 dapat dibentuk lembaga-lembaga sosial untuk menunjang terwujudnya tujuan RW 35.

Pasal 18

1. PKK RW dan Pengurus Pemuda RW bertugas membantu Pengurus RW dalam mewujudkan tujuan RW 35, khususnya terhadap pembinaan anggotanya.

2. Pengurus Pemuda RW dipilih oleh anggotanya, dengan masa pengabdian sama dengan Pengurus RW 35.

Pasal 19

Ketua PKK RT/RW tidak harus istri Ketua RT/RW.

BAB X

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 20

Pengurus RW berhak mengadakan hubungan keluar dari wilayah RW, dengan catatan tidak menyimpang dari tujuan RW 35.

BAB XI

PERUBAHAN PERATURAN TATATERTIB DAN

PERUBAHAN PERATURAN DASAR

Pasal 21

1. Segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dapat ditinjau kembali dan diubah setelah paling sedikit berlaku setahun dan disetujui oleh peserta musyawarah.

2. Peraturan dasar ini dapat ditinjai kembali setiap pergantian Kepengurusan RW dan dapat diubah bila disetujui oleh separo peserta musyawarah.

PENUTUP

Pada akhirnya kesadaran warga merupakan cerminan sikap kebersamaan dalam melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dalam peraturan dasar. Sebaik apapun kesepakatan peraturan yang telah dibuat tanpa adanya kesadaran dari warga untuk melaksanakannya secara ikhlas dan bertanggungjawab tentang apa yang telah disepakati bersama hanyalah merupakan kesepakatan yang kosong dan sia-sia belaka.

Nogotirto, Maret 2005

Pengurus RW 35 periode 2004-2006,

ttd

H. Maman Surakhman

K e t u a